Korporasi di Indonesia sedang mengalami perubahan yang signifikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dampaknya tidak hanya dirasakan di ruang pengadilan, tetapi juga mulai terasa di ruang rapat direksi.
Jika menengok ke belakang, hukum pidana Indonesia pada awalnya tidak mengenal korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Pendekatannya sederhana: yang dapat dipidana adalah manusia. Dalam konteks korporasi, ketika terjadi pelanggaran, maka penguruslah yang dimintai pertanggungjawaban. Direksi, komisaris, atau pihak yang dianggap mengendalikan perusahaan menjadi representasi dari kesalahan yang terjadi. Sementara itu, korporasi sebagai entitas seolah berada di luar jangkauan.
Namun, pendekatan tersebut perlahan menunjukkan keterbatasannya. Praktik bisnis yang semakin kompleks memperlihatkan bahwa tidak semua kesalahan dapat direduksi menjadi tindakan individu. Dalam banyak kasus, pelanggaran justru lahir dari sistem, kebijakan, atau bahkan budaya organisasi yang secara tidak sadar dibiarkan berkembang.
Dinamika ini kemudian menemukan momentumnya dalam KUHP Baru. Untuk pertama kalinya, korporasi secara tegas ditempatkan sebagai subjek tindak pidana. Bahkan lebih jauh, definisi korporasi diperluas, tidak hanya mencakup badan hukum, tetapi juga setiap kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, termasuk yang tidak berbadan hukum.
Implikasinya jelas: korporasi tidak lagi dapat berlindung di balik struktur organisasi.
Konsekuensi dari perubahan ini tidak bisa dianggap ringan. Setiap aktivitas bisnis kini memiliki potensi risiko pidana. Keputusan yang sebelumnya dipandang sebagai strategi bisnis semata, kini dapat dinilai dari perspektif hukum pidana. Tidak hanya itu, tanggung jawab juga tidak berhenti pada korporasi sebagai entitas, melainkan menjangkau hingga pengurus, pemberi perintah, ataupun pemilik manfaat, yang kini dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersamaan ketika suatu tindak pidana terjadi.
Lebih dari itu, KUHP Baru juga membawa satu pesan yang sering diabaikan: pembiaran dapat menjadi sumber kesalahan. Korporasi tidak lagi hanya dinilai dari apa yang dilakukannya, tetapi juga dari apa yang gagal dicegahnya. Hal ini ingin menunjukkan bahwa tidak bertindak, bukan lagi posisi yang aman.
Di sinilah letak perubahan mendasar yang perlu disadari oleh pelaku usaha. Kepatuhan tidak lagi cukup dimaknai sebagai pemenuhan administratif atau formalitas hukum. Kepatuhan harus hadir sebagai sistem yang hidup—tercermin dalam kebijakan, prosedur, hingga budaya organisasi. Tanpa itu, risiko pidana bukan lagi kemungkinan yang jauh, melainkan sesuatu yang inheren dalam aktivitas bisnis sehari-hari.
Pada akhirnya, masuknya korporasi sebagai subjek dalam KUHP Baru bukan sekadar perluasan norma hukum. Ia adalah refleksi dari realitas bahwa korporasi memiliki kekuatan besar dalam membentuk dampak ekonomi dan sosial. Dan seperti halnya kekuatan, tanggung jawab yang menyertainya pun menjadi tidak terelakkan.
Maka pertanyaan yang kini relevan bukan lagi apakah korporasi dapat dipidana, melainkan apakah korporasi benar-benar siap untuk bertanggung jawab.
Di tengah perubahan ini, satu hal menjadi semakin jelas: kesiapan tidak bisa dibangun secara instan. Kesiapan membutuhkan pemahaman, kerangka berpikir, dan keterampilan yang terstruktur.
Untuk itu, PT Sahata Lentera Ilmu menghadirkan program PELITA (Pelatihan Penulisan Hukum untuk Pencegahan Tindak Pidana Korporasi) sebagai ruang belajar yang dirancang khusus untuk membantu korporasi memahami, mengantisipasi, dan memitigasi risiko pidana secara komprehensif. Program ini tidak hanya membahas aspek regulasi, tetapi juga membangun cara berpikir dan kemampuan praktis dalam menyusun kebijakan, prosedur, serta dokumen hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena pada akhirnya, dalam dunia yang berubah ini, keunggulan bukan hanya dimiliki oleh mereka yang paling cepat bergerak—
tetapi oleh mereka yang paling siap.
